Akuntabilitas Publik Melalui Eksaminasi Putusan Hakim


Oleh: Shidarta

K
ehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) membawa angin segar bagi masyarakat yang mendambakan sistem peradilan yang lebih akuntabel. Pasal 18 dari undang-undang ini menyatakan, bahwa putusan badan peradilan adalah informasi yang tidak boleh dikecualikan untuk dibuka kepada publik. Ini berarti, putusan hakim bisa diakses oleh siapa saja begitu putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
Kemudahan mengakses putusan hakim terutama sangat diperlukan untuk keperluan eksaminasi putusan oleh publik. Eksaminasi publik ini sangat bermanfaat karena dapat menambah bobot akuntabilitas publik dari putusan itu. Bahkan, level akuntabilitas publik merupakan indikator pencapaian tingkatan keluhuran martabat sistem peadilan dan profesi hakim.
Tulisan singkat ini secara khusus menyoroti arti penting dari akuntabilitas publik dalam kaitannya dengan eksaminasi putusan hakim. Untuk itu, tulisan akan dibuka dengan pembahasan tentang makna akuntabilitas publik, sehingga pada akhirnya dapat dipahami keterkaitan konsep akuntabilitas tersebut dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas putusan-putusan hakim yang argumentatif dan bernas (motivering vonis). Pada bagian berikutnya akan disinggung karakter akuntabilitas publik beserta ruang lingkupnya, sebelum akhirnya ditutup dengan sejumlah catatan.

Analisis Penalaran Hukum dan Area Etis Pengawasan Komisi Yudisial Pasca-Putusan MA Nomor 36P/HUM/2011


Oleh: Shidarta[1]

Tanggal 9 Februari 2012, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah putusan bernomor 36 P/Hum/2011 terkait permohonan keberatan hak uji material terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 (selanjutnya disebut SKB). Putusan ini menarik perhatian karena majelis hakim menerima permohonan empat orang advokat untuk menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 SKB bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perudang-undangan tingkat lebih tinggi, yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sebagai konsekuensinya, semua butir yang disebutkan di atas dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, dan memerintahkan kepada Ketua MA dan Ketua KY untuk mencabut butir-butir di atas. Panitera MA diperintahkan utuk mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara, serta biaya perkara sebesar satu juta rupiah dibebankan kepada para termohon (Ketua MA dan Ketua KY).

Tentu ada banyak aspek yang menarik seputar isi dan dampak putusan MA ini.[2] Tulisan ini membatasi diri hanya akan menelaah isi putusan MA berkenaan dengan pokok perkara berdasarkan perspektif penalaran hukum dan dimensi etis yang terkait di dalamnya. Berangkat dari telaahan ini selanjutnya akan diusulkan beberapa jalan keluar.

Teori Hukum Integratif dalam Konstelasi Pemikiran Filsafat Hukum (Interpretasi atas sebuah "Teori Rekonstruksi")

Oleh: Shidarta[1]

T
atkala tulisan ini dibuat, secara kebetulan penulis juga sedang mengerjakan sebuah buku di bawah sponsor Epistema Institute untuk menerbitkan ulasan dan kritik terhadap pemikiran Prof. Mochtar Kusumaatmadja.[2] Penerbitan buku tersebut sekaligus meneruskan proyek yang sudah berjalan tahun sebelumnya, yakni dengan mempublikasikan kritik terhadap pemikiran Alm. Prof. Satjipto Rahardjo. Oleh karena Teori Hukum Integratif yang ditulis oleh Prof. Romli Atmasasmita ini diakui sebagai rekonstruksi atas pemikiran dari dua tokoh tersebut, maka tinjauan atas Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif yang telah dan akan dimuat dalam kedua buku tersebut, diproyeksikan akan ikut mewarnai ulasan di dalam makalah sederhana ini, sekalipun masing-masing mungkin saja diberi artikulasi yang berbeda sejalan dengan alur pikir yang diperagakan Teori Hukum Integratif dalam buku karya Prof. Romli Atmasasmita.






The Scientific Characteristics of Legal Science and Their Implications in Legal Education in Indonesia

By Shidarta
This article has been published in the digest of "Law, Society & Development" (LSD) Vol. II No. 2 April-July 2008, pp. 3-6.The digest is published as one of the activities in alliance building, a joint effort between the Law and Society Program-Faculty of Law Universitas Indonesia, Center for Women and Gender Studies Universitas Indonesia, HuMA, and Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law Leiden University. The author has given the permission to Prof. Dr. Jan Michiel Otto of Leiden University to refer to this article in his writing entitled "Bringing A Sense of Unity to Legal Science in Indonesia: A Tribute to Prof. Arief Sidharta" (Bandung: Refika Aditama, 2008, pp. 3-6).

Introduction
There has been a classical debate on whether legal studies qualify as a science. Paul Scholten, for example, includes legal studies as part of science, while Langemeijer thinks otherwise[1]. Such a debate relfects the presence of various approaches in legal scholarship, done either by legal academics and practitioners outside the academy.
The following essay will briefly describe the position of legal science in the legal discipline. The presence of legal science is related to its workings, which in turn also affects the substance and methods used in legal studies in the university level.

Legal Pluralism: The Dilemma in the Indonesian Legal System

By Shidarta
This paper was presented by the author in the ASLI Conference at the National University of Singapore in May 2008. The author has given Dr. Sarah Waddell permission to provide this paper as the material on the subject of Indonesian law for her students at the University of New South Wales, Sydney.
IntroductionAlthough the term “legal pluralism” is widely used since the early 20th century, in many cases it is very possible to be differently interpreted and applied. They may acknowledge legal pluralism as plural nature of law, multilegalism, a variety of interacting and competing normative orders, or a co-existence of different legal sysem in the same situation within a society.
As a home of more than 220 million in population, Indonesia is indeed a land of pluralism par excellence. The pluralistic characteristics also occur in the domain of law. For centuries, western legal orders as well as Islamic teachings and adat laws[1] have influenced Indonesian legal system. They have been changing the system of law all the time so that nowadays it tends to be more and more pluralistic. The practices of local autonomy and the creeping introduction of sharia ordinances at local and district levels also contribute to this phenonmenon.
On the other hand, since the day of independence, there has been a spirit to develop one-single national legal system for the whole country. Based on this spirit, legislation should be controlled by the central government and always considered the most important formal legal source. To maintain the spirit, Law No. 10 Year 2004 concerning the Law Making System of Legislation is stipulated. Accordingly, the lowest hierarchy of legislation as mentioned in Law No. 10 Year 2004 is the village regulation in which adat law or customary law can be its main substance.
This article is aimed to overview the condition of legal pluralism in Indonesia and its correlation to the idea in creating one-single national legal system as sparked during the Old Order and New Order eras. The problem seems to intrigue, especially in the midst of the changing Indonesia.